BARITO TIMUR, jejakjurnalistonline.com– Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Barito Timur menyatakan menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas ke tahap berikutnya.
Sikap tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (31/8/2026). Pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Juru Bicara H. Rayesnan, SE, MAP.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah dalam menyajikan postur anggaran yang dinilai realistis dan berbasis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Langkah rasionalisasi anggaran dinilai penting untuk menyehatkan kondisi fiskal daerah.
Namun, fraksi mengingatkan agar penurunan pendapatan daerah tidak sampai berdampak terhadap pelayanan publik dasar, terutama sektor kesehatan, pendidikan, serta program penanganan inflasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal ketat agar penurunan pendapatan ini tidak mengorbankan pelayanan publik dasar,” demikian substansi pandangan fraksi yang disampaikan H. Rayesnan.
Fraksi juga berharap RAPBD Perubahan 2026 mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan putus sekolah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, serta menyelesaikan pembangunan infrastruktur.
Postur Perubahan APBD Tembus Rp1,02 Triliun
Berdasarkan pemandangan umum fraksi, total Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1.020.668.215.756,85, atau mengalami kenaikan sebesar 2,66 persen dibandingkan APBD murni.
Di sisi pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan mencatat adanya penurunan total pendapatan daerah sebesar 10,81 persen menjadi Rp856,73 miliar.
Meski demikian, fraksi memberikan apresiasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah yang tumbuh signifikan sebesar 49,76 persen menjadi Rp28,26 miliar, serta retribusi daerah yang meningkat 11,56 persen.
Pemerintah daerah didorong terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, namun tetap memperhatikan agar kebijakan tersebut tidak menekan daya beli masyarakat.
Sementara pada sektor belanja, alokasi belanja operasi tercatat sebesar Rp854,74 miliar, meningkat 5,93 persen. Sedangkan belanja modal mencapai Rp65,88 miliar, naik 23,20 persen.
Fraksi meminta seluruh alokasi tersebut dipastikan berjalan efektif dan berorientasi pada hasil, sekaligus mendukung target pembangunan serta mematuhi arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Sorotan
Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi terhadap pemenuhan belanja wajib yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Untuk sektor pendidikan, anggaran dialokasikan sebesar Rp265,73 miliar atau 26,04 persen, sehingga telah melampaui mandat minimal 20 persen sebagaimana disebutkan dalam pemandangan umum tersebut.
Sementara sektor kesehatan mendapat alokasi Rp171,15 miliar atau 16,77 persen. Adapun infrastruktur publik memperoleh pagu sebesar Rp169,38 miliar atau 17,09 persen.
Khusus infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah meningkatkan belanja pada sektor tersebut. Menurut fraksi, peningkatan belanja infrastruktur diharapkan dapat mempercepat pembangunan layanan publik sekaligus mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Fraksi juga menyoroti dukungan anggaran untuk pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebesar Rp9,98 miliar atau 0,98 persen, yang diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.
Setelah menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap postur RAPBD Perubahan 2026, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menyatakan menerima RAPBD Perubahan Tahun 2026 untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan.
Fraksi berharap kerja sama harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif terus terjaga dalam rangka mewujudkan Kabupaten Barito Timur yang sejahtera, elegan, gigih, amanah dan harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah.(Red/jj).
.
.
.
.
.
.
