Banjarmasin, Jejakjurnalisonline.com –
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin, Akhmad Herriansyah, menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) perbaikan tata kelola layanan keimigrasian dan pemasyarakatan yang dilaksanakan Staf Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum, Dr. Iwan Santoso, S.H., M.Si., di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan, Rabu (28/10). Dalam kegiatan tersebut, Kalapas didampingi Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Gilang Wisnuwardhana, serta Kepala Urusan Umum (Kaur Umum), Yurike Violina.
Kegiatan ini diikuti seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka. UPT) Pemasyarakatan se-Kalimantan Selatan. Monev tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen jajaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memastikan tindak lanjut program prioritas berjalan sesuai arahan pimpinan, serta mendorong tata kelola organisasi yang akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya, Iwan Santoso menekankan pentingnya pelaksanaan evaluasi secara objektif, terbuka, dan berorientasi pada solusi. Monitoring dan evaluasi tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga harus memastikan kesesuaian antara laporan, dokumen pendukung, dan kondisi nyata di lapangan.
Ruang lingkup evaluasi meliputi tindak lanjut perbaikan tata kelola pelayanan publik melalui program Quick Win, pelaksanaan 15 Program Aksi Menteri, capaian indikator kinerja kantor wilayah, pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dan Whistleblowing System (WBS) Imipas, serta tindak lanjut temuan Ombudsman. Evaluasi juga mencakup pelaksanaan instruksi Menteri terkait pengadaan bahan makanan (BAMA) dan standardisasi blok serta kamar hunian.
Iwan Santoso menegaskan bahwa keterbukaan dan kejujuran merupakan fondasi penting dalam proses evaluasi. Setiap persoalan perlu disampaikan berdasarkan kondisi sebenarnya agar dapat ditangani secara tepat, bukan sekadar ditampilkan sebagai capaian administratif dalam laporan.
“Monitoring dan evaluasi ini bukan sekadar menilai laporan, tetapi memastikan tindak lanjut perbaikan benar-benar dilaksanakan. Keterbukaan dalam menyampaikan kondisi, termasuk hambatan yang dihadapi, sangat penting agar rekomendasi yang dirumuskan tepat sasaran. Setiap persoalan perlu ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang nyata, terukur, dan berkelanjutan sehingga penyimpangan dapat dicegah dan kualitas tata kelola semakin baik,” ujar Iwan Santoso.
Bagi Lapas Banjarmasin, keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan kebijakan serta arahan pimpinan. Evaluasi tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan.
Usai kegiatan, Kalapas Banjarmasin, Akhmad Herriansyah, menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung upaya perbaikan tata kelola secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi sesuai tugas dan kewenangan.
“Monitoring dan evaluasi menjadi pengingat bagi kami untuk terus memastikan bahwa setiap layanan dan pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan. Kami berkomitmen menindaklanjuti arahan dan rekomendasi yang relevan, sekaligus memperkuat integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme jajaran dalam memberikan pelayanan serta melaksanakan pembinaan bagi Warga Binaan,” ujar Kalapas.
Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan menyaksikan secara daring melalui Zoom pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta kick-off Peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026 yang mengusung tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”.
Melalui kegiatan ini, Lapas Banjarmasin berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan serta mendukung pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. (Humas Lapas Banjarmasin)
.
.
.
.
