BARITO TIMUR, jejakjurnalistonline.com – Fraksi Gabungan Persatuan Solidaritas Rakyat Demokrasi (PSRD) DPRD Kabupaten Barito Timur menyoroti keberadaan sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang hingga kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PSRD, Reni Sugiarti, S.Pd., MM, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap pengajuan Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Bartim, Senin (31/8/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PSRD mempertanyakan jabatan di lingkungan Pemkab Barito Timur yang masih berstatus Plt dan dinilai telah melewati batas waktu penunjukan.
Fraksi menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari ketidakpastian hukum, penurunan kinerja birokrasi, indikasi maladministrasi, keterbatasan kewenangan hingga terbatasnya pengambilan keputusan strategis dalam organisasi pemerintahan daerah.
“Fraksi PSRD menanyakan mengenai jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur yang sampai sekarang masih dijabat (Plt) yang melewati batas waktu penunjukan,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi.
Selain persoalan jabatan Plt, Fraksi PSRD juga menyoroti kondisi perekonomian masyarakat Barito Timur yang disebut mengalami penurunan.
Menurut fraksi, kondisi tersebut telah berdampak terhadap penutupan usaha dan pemutusan hubungan kerja. Karena itu, perubahan APBD 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi penyesuaian terhadap kondisi fiskal, tetapi mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Fraksi PSRD menyambut baik langkah efisiensi anggaran, namun meminta agar setiap program dan kegiatan pada sisa tahun anggaran 2026 tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
PAD dan Serapan Anggaran Jadi Sorotan
Fraksi PSRD juga mendesak Pemkab Barito Timur mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor potensial, termasuk pajak dan retribusi daerah, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi.
Di sisi belanja, fraksi meminta dilakukan evaluasi terhadap serapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum optimal.
Pelaksanaan program diminta lebih efektif dan tepat waktu, sementara belanja daerah harus diarahkan pada program prioritas sesuai visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Timur.
Fraksi juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi program OPD dengan RPJMD Kabupaten Barito Timur 2026–2029 agar arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah.
Jangan Sampai SILPA Kembali Membesar
Persoalan realisasi belanja juga menjadi perhatian Fraksi PSRD. Fraksi menekankan agar pengelolaan keuangan daerah mampu mencegah rendahnya realisasi belanja yang berujung pada SILPA dalam jumlah besar.
Fraksi meminta pemerintah mencermati program prioritas yang mengalami perubahan alokasi signifikan, arah belanja langsung untuk pelayanan dasar masyarakat, perubahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta berbagai pergeseran anggaran dalam APBD Perubahan 2026.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Gabungan PSRD menyatakan menerima pengajuan Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama.
Pemandangan umum tersebut menjadi salah satu bahan penting dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, dengan harapan kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan serta perekonomian Kabupaten Barito Timur. (Mnz/jj)
.
.
.
.
.
.
