BARITO TIMUR, jejakjurnalistonline.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barito Timur menggelar sosialisasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), sekaligus mendaftarkan seluruh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Barito Timur sebagai Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos), Senin (5/10/2026) pagi.
Kegiatan yang berlangsung di Mapolres Barito Timur tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas pemanfaatan IKD sekaligus memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam membantu pendataan masyarakat kurang mampu agar dapat mengakses program bantuan sosial pemerintah.
Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Barito Timur, Mursalim, mengatakan pendaftaran Bhabinkamtibmas sebagai Agen Perlinsos diharapkan dapat mempermudah proses pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Melalui peran tersebut, Bhabinkamtibmas dapat membantu memeriksa data dan mendaftarkan warga kurang mampu agar masuk dalam pendataan calon penerima bantuan sosial,” kata Mursalim.
Menurutnya, Bhabinkamtibmas memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat di wilayah tugas masing-masing.
Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi peluang untuk menjangkau warga yang membutuhkan perhatian, termasuk masyarakat yang berpotensi belum terdata dalam berbagai program bantuan pemerintah.
“Dengan adanya sinergi ini, masyarakat yang membutuhkan dapat lebih mudah teridentifikasi dan diarahkan untuk mendapatkan pelayanan serta perlindungan sosial sesuai ketentuan,” ujarnya.
Selain memperkuat pendataan sosial, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan IKD di tengah masyarakat.
Disdukcapil Bartim berharap kolaborasi dengan kepolisian dapat terus diperkuat sehingga pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah dijangkau masyarakat.
Dengan keterlibatan Bhabinkamtibmas sebagai Agen Perlinsos, pendataan warga yang membutuhkan perlindungan sosial diharapkan menjadi lebih dekat, tepat sasaran, serta mampu menjangkau masyarakat yang selama ini berpotensi terlewat dari pendataan program bantuan pemerintah. (Red/jj).
.
.
.
.
