BARITO TIMUR, jejakjurnalistonline.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Barito Timur menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar Rp103,82 miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Golkar mendorong pemerintah daerah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan anggaran difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Barito Timur, Trisna Andrilawitni, S.Pd., saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun Sidang 2026, Senin (31/8/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar mengapresiasi penjelasan Pemerintah Kabupaten Barito Timur terkait rancangan perubahan APBD 2026. Namun, fraksi ini mengingatkan bahwa perubahan anggaran tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan rancangan yang diajukan pemerintah daerah, total perubahan APBD 2026 mencapai Rp1.020.668.215.756,85, meningkat Rp26,49 miliar atau 2,66 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Sementara itu, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp856.735.853.181, turun Rp103.820.061.730 atau 10,81 persen. Adapun pembiayaan netto untuk menutup defisit anggaran mencapai Rp163.932.362.575,85, meningkat sebesar 387,61 persen.
Menanggapi kondisi tersebut, Fraksi Golkar menilai penurunan transfer akibat kebijakan fiskal harus menjadi momentum bagi Kabupaten Barito Timur untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah.
Sejumlah langkah yang didorong antara lain memperbaiki pendataan potensi pajak dan retribusi, menerapkan digitalisasi pemungutan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan aset daerah, serta mengevaluasi kinerja badan usaha milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Meski demikian, optimalisasi PAD diminta dilakukan secara bijaksana agar tidak menambah beban berlebihan bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Peningkatan pendapatan daerah, menurut Fraksi Golkar, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain menyoroti pendapatan daerah, Fraksi Golkar meminta pemerintah mengarahkan belanja kepada proyek-proyek strategis yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas tersebut meliputi pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan dan irigasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan yang mendesak untuk ditangani.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya kajian yang matang terhadap setiap usulan penambahan maupun pengurangan belanja modal.
Usulan tersebut diminta dilengkapi studi kelayakan yang komprehensif, analisis manfaat dan biaya, serta jadwal pelaksanaan yang jelas dan terukur. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penggunaan anggaran pada proyek yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di akhir pemandangan umum, Fraksi Golkar menegaskan komitmennya menjadi mitra konstruktif Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Fraksi ini menyatakan akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan koreksi apabila terdapat kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Fraksi Partai Golkar pun menyatakan dapat menerima Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku. (Red/jj).
.
.
.
.
