BARITO TIMUR, jejakjurnalistonline.com – Enam fraksi pendukung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut, dengan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah.
Pandangan umum enam fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (12/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bartim, Eskop, didampingi Wakil Ketua II Mardianto. Turut hadir anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Misnohartaku, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Enam fraksi yang menyampaikan pandangan umum tersebut yakni Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Fraksi Gabungan Persatuan Solidaritas Rakyat Demokrasi (PSRD).
Meski pada prinsipnya menerima Raperda APBD 2027 untuk dibahas pada tahapan berikutnya, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah pandangan, saran, dan masukan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Berbagai catatan tersebut mencakup penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), proporsi belanja pegawai dan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemenuhan kebutuhan air bersih, hingga transparansi pengalokasian anggaran pembangunan.
Pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan anggaran daerah. Melalui forum tersebut, DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran dengan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat agar menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan APBD.
Masukan yang disampaikan juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengevaluasi perencanaan program, menentukan prioritas pembangunan, serta memastikan alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Tahapan pembahasan selanjutnya menjadi kesempatan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk mendalami berbagai catatan fraksi, termasuk memastikan program yang direncanakan memiliki sasaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pembahasan yang cermat, APBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Timur.(Red/jj).
.
.
.
.
