BARITO TIMUR, Jejakjurnalistonline.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Timur menyoroti tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 54 persen dari total belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut disampaikan melalui Pemandangan Umum Fraksi PKB yang dibacakan juru bicara fraksi, Rafi Hidayatullah, S.H., dalam Lanjutan Rapat Paripurna III Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 di Gedung DPRD Barito Timur, Senin (12/10/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah secara terencana, transparan, dan akuntabel. Namun, PKB menegaskan perlunya evaluasi terhadap sejumlah komponen anggaran agar APBD benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
RAPBD Barito Timur Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp869.218.808.466,07, dengan target pendapatan daerah mencapai Rp848.018.349.723,00.
Fraksi PKB menilai besarnya alokasi belanja pegawai perlu menjadi perhatian serius, terutama agar anggaran pembangunan dan pelayanan publik tidak semakin terbatas.
“Tentu kita tidak ingin APBD habis hanya untuk membiayai kebutuhan internal birokrasi, sementara ruang belanja untuk pembangunan masyarakat semakin menipis,” tegas Rafi Hidayatullah.
Karena itu, Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memberikan rincian belanja yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penanggulangan kemiskinan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bantuan pendidikan, serta bantuan sosial.
Menurut Fraksi PKB, alokasi anggaran perlu diarahkan secara proporsional sehingga kebutuhan operasional pemerintahan tetap terpenuhi tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat.
Selain menyoroti belanja pegawai, Fraksi PKB juga mencermati ketergantungan fiskal Barito Timur terhadap pemerintah pusat dan provinsi.
PKB mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara sehat, tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan.
Juru bicara Fraksi PKB, Rafi Hidayatullah, turut mempertanyakan potensi PAD yang belum dioptimalkan, termasuk pemanfaatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Fraksi PKB juga meminta kejelasan mengenai status operasional Pelabuhan Telang Baru serta peluang optimalisasi jalan umum menuju pelabuhan tersebut melalui kerja sama yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
Dalam bidang pembangunan, Fraksi PKB meminta penjelasan terperinci mengenai rencana penanganan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang mengalami kerusakan.
PKB mendesak pemerintah daerah memaparkan indikator penentuan prioritas pembangunan, termasuk daftar lokasi infrastruktur yang ditargetkan selesai ditangani pada Tahun Anggaran 2027.
Di sektor pendidikan, Fraksi PKB menekankan pentingnya rehabilitasi gedung sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang kondisinya kurang layak.
Sementara di bidang kesehatan, perhatian diarahkan pada penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB), serta perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC).
Fraksi PKB berharap pemerintah daerah dapat menjelaskan program konkret beserta indikator pencapaiannya agar alokasi anggaran benar-benar menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Barito Timur.
Fraksi PKB turut meminta penjelasan mengenai rencana penutupan defisit anggaran sebesar Rp21.200.458.743,08 melalui pembiayaan netto yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026.
PKB meminta pemerintah daerah merinci komposisi SiLPA tersebut, baik yang berasal dari pelampauan target pendapatan, efisiensi belanja melalui proses tender, maupun sisa belanja pegawai dan kegiatan.
Selain itu, Fraksi PKB meminta kejelasan mengenai program-program prioritas yang akan didanai menggunakan SiLPA tersebut.
Melalui pemandangan umum ini, Fraksi PKB berharap pembahasan RAPBD 2027 tidak hanya berfokus pada keseimbangan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga memastikan setiap alokasi anggaran memiliki manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Timur. (Red/jj).
.
.
.
.
