BARITO TIMUR, jejakjurnalistonline.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, menyoroti belum terpenuhinya alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen serta tingginya belanja pegawai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Barito Timur, Trisna Andrilawitni, S.Pd., saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD setempat, Senin (12/10/2026).
Fraksi Golkar menilai pengalokasian anggaran perlu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Dalam pandangan umumnya, Golkar mengapresiasi penjelasan pemerintah daerah mengenai rancangan nota keuangan dan Raperda APBD 2027. Fraksi ini juga mendukung tema pembangunan tahun 2027, yakni “Peningkatan pembangunan dan pemerataan sumber daya manusia yang unggul, gigih, berdaya saing, dan berkarakter”.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan kepala daerah, pendapatan Kabupaten Barito Timur pada 2027 ditargetkan sebesar Rp848,01 miliar. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp869,21 miliar, dengan defisit sebesar Rp21,20 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto.
Salah satu perhatian Fraksi Golkar adalah alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik yang dinilai belum mencapai 40 persen. Kondisi tersebut, menurut pandangan fraksi, berkaitan dengan belanja pegawai yang masih berada di atas 30 persen.
Golkar berharap pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan porsi belanja barang dan jasa serta belanja modal, khususnya untuk pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, serta penyediaan air bersih.
Infrastruktur tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga, aktivitas perekonomian, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Fraksi Golkar berharap kebijakan belanja daerah dapat lebih memperhatikan kebutuhan pembangunan di lapangan sehingga manfaat APBD dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Barito Timur.
Di sektor pendapatan, Fraksi Golkar mendukung target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Namun, pemerintah juga didorong untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif dan bertanggung jawab.
Selain itu, optimalisasi penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat juga dinilai penting untuk menjaga kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Upaya peningkatan PAD diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Barito Timur sekaligus memperluas ruang pembiayaan bagi program prioritas dan pelayanan publik.
Dalam bidang pendidikan, Fraksi Golkar mengapresiasi pemenuhan alokasi anggaran sebesar 20 persen. Sementara di sektor kesehatan, fraksi memberikan perhatian terhadap anggaran yang dialokasikan melalui Dinas Kesehatan dan RSUD.
Golkar berharap dukungan anggaran tersebut benar-benar mampu menjamin ketersediaan obat-obatan dan tenaga kesehatan di puskesmas, mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mempercepat penurunan angka stunting.
Fraksi ini menekankan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain pelayanan dasar, Golkar juga menyoroti pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dan pengawasan internal pemerintah. Alokasi anggaran untuk kedua aspek tersebut diharapkan dapat mendukung profesionalisme aparatur serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Fraksi Golkar turut menyatakan dukungan terhadap 20 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur. Pelaksanaan program tersebut diharapkan berjalan sesuai target, terutama dalam penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
Menurut pandangan fraksi, keberhasilan program prioritas perlu didukung pengalokasian anggaran yang tepat serta pelaksanaan yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Terkait pembiayaan daerah, Golkar mendukung rencana penutupan defisit melalui pembiayaan netto sebesar Rp21,20 miliar. Meski demikian, pengelolaan pembiayaan diminta tetap dilakukan secara hati-hati agar stabilitas keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang tetap terjaga.
Berdasarkan berbagai catatan dan masukan tersebut, Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima Raperda APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi Golkar juga berharap pembahasan RAPBD 2027 berlangsung secara terbuka, berjalan baik, dan dapat diselesaikan tepat waktu.
Melalui sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, APBD 2027 diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta mendorong kesejahteraan warga Kabupaten Barito Timur.(Red/jj).
.
.
.
.
