BARITO TIMUR, jejakjurnalistonline.com – Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Disbun Kalteng) menggelar sosialisasi pendataan perkebunan kelapa sawit rakyat di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat akurasi data perkebunan sebagai dasar perencanaan pembangunan sektor perkebunan.
Sosialisasi tersebut diikuti para petani atau pekebun, kelompok tani, serta anggota koperasi yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.
Kepala Disbun Kalteng, H. Rizky Ramadhana Badjuri, S.T., M.T., diwakili Wahyu, S.P., selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan. Dalam kegiatan itu, Wahyu menyampaikan materi terkait pentingnya pendataan perkebunan kelapa sawit rakyat kepada para peserta.
Usai kegiatan, Wahyu menjelaskan bahwa pendataan menjadi langkah penting untuk memperoleh informasi perkebunan yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, keterlibatan aktif para pekebun, kelompok tani, dan koperasi sangat dibutuhkan agar data yang dihimpun benar-benar sesuai dengan kondisi perkebunan di lapangan.
Data tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi landasan dalam menyusun perencanaan serta melaksanakan berbagai program pembangunan sektor perkebunan secara lebih terarah dan tepat sasaran.
Wahyu juga berharap para pekebun di Kabupaten Barito Timur dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap selama proses pendataan berlangsung.
“Partisipasi para pekebun sangat diperlukan agar data perkebunan kelapa sawit rakyat yang dihimpun sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan,” demikian inti pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Melalui sosialisasi ini, Disbun Kalteng diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan para pekebun dan kelembagaan perkebunan, sekaligus mendorong tersedianya data yang berkualitas untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat secara berkelanjutan di Kabupaten Barito Timur.
Pendataan yang akurat diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan dan program pengembangan perkebunan yang lebih efektif, sesuai kebutuhan petani serta potensi daerah.(Red/jj).
.
.
.
.
