DPRD Bartim Gelar Raker Bersama Pemda Terkait Penyesuaian Struktur KUA PPAS APBD Tahun 2027

Barito Timur, DAERAH18 Dilihat

BARITO TIMUR – DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan agenda penyesuaian struktur Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Selasa (10/11/2026).

Rapat kerja tersebut dilakukan menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Nomor 95 yang berkaitan dengan penambahan dana transfer ke daerah. Tambahan dana tersebut diperkirakan mencapai Rp30 miliar lebih, sehingga berdampak pada perubahan proyeksi struktur pendapatan APBD Bartim 2027.

Ketua DPRD Bartim menjelaskan, sebelumnya struktur KUA-PPAS telah disepakati bersama pada Juli 2026 dengan proyeksi APBD sebesar Rp869 miliar lebih. Namun, setelah adanya tambahan dana transfer dari pemerintah pusat, proyeksi anggaran meningkat menjadi sekitar Rp902 miliar.

“Dana transfer ke daerah mengalami penambahan sekitar Rp30 miliar lebih. Sehingga struktur pendapatan APBD kita yang semula diproyeksikan Rp869 miliar lebih, berubah atau bertambah menjadi Rp902 miliar lebih,” jelasnya saat diwawancarai awak media usai kegiatan.

Ia mengatakan, rapat kerja kali ini difokuskan pada penyesuaian struktur KUA-PPAS, termasuk pagu indikatif untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Namun, pembahasan belum dapat difinalisasi karena proses penyesuaian dan penginputan pagu indikatif oleh pemerintah daerah masih berjalan.

“Untuk angka totalnya sudah tidak berubah, yakni sekitar Rp902 miliar lebih. Tetapi pagu indikatif masing-masing OPD masih bergerak karena proses input dan penyesuaian belum selesai,” ungkapnya.

Karena itu, DPRD memberikan waktu kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan penyesuaian tersebut. Pembahasan lanjutan dijadwalkan kembali pada Jumat mendatang dengan harapan seluruh struktur KUA-PPAS dan pagu indikatif sudah dapat difinalisasi.

Ketua DPRD berharap, setelah struktur KUA-PPAS disepakati dan ditandatangani bersama, pembahasan dapat segera dilanjutkan ke tahap rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing OPD.

Ia juga menjelaskan, proses pembahasan APBD 2027 masih melalui sejumlah tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah kesepakatan struktur KUA-PPAS, DPRD dan pemerintah daerah akan melanjutkan pembahasan RKA, kemudian penyampaian laporan hasil rapat kerja melalui rapat paripurna, tanggapan kepala daerah, pandangan umum fraksi, hingga penyampaian kepada gubernur untuk dievaluasi.

Setelah evaluasi gubernur, pembahasan kembali dilanjutkan sebelum akhirnya mencapai persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah.

“Kita masih memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Sesuai amanat undang-undang, persetujuan bersama APBD harus diselesaikan paling lambat akhir November 2026,” tegasnya.

Dengan adanya tambahan dana transfer dari pemerintah pusat tersebut, diharapkan penyesuaian APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan optimal, sehingga perencanaan dan pengalokasian anggaran pada masing-masing OPD dapat diselesaikan tepat waktu.

banner 470x250 . banner 470x250 . banner 470x250 . .

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *