BARITO TIMUR, jejakjurnalistonline.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan pengisian jabatan definitif, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
Catatan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bartim, I Putu Widid Septiawan, S.T., saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (12/10/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menerima penjelasan kepala daerah mengenai Rancangan Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut sesuai tahapan yang berlaku.
Meski demikian, fraksi tersebut memberikan sejumlah masukan agar penyusunan anggaran daerah tidak hanya memperhatikan komposisi pendapatan dan belanja, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp869,21 miliar, dengan target pendapatan daerah mencapai Rp848,01 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp869,21 miliar yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Dengan struktur tersebut, rancangan APBD 2027 mencatat defisit sebesar Rp21,20 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto.
Salah satu perhatian Fraksi Gerindra adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Barito Timur didorong untuk menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah guna meningkatkan penerimaan.
Peningkatan PAD dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih luas dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pengelolaan potensi pendapatan daerah juga diharapkan dilakukan secara efektif agar dapat mendukung keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Barito Timur.
Selain pendapatan daerah, Fraksi Gerindra turut menyoroti sejumlah jabatan di lingkungan pemerintah daerah yang masih diisi oleh pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt).
Percepatan pengisian jabatan secara definitif dinilai perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan tugas pemerintahan, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Di sektor lingkungan, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Penanganan karhutla membutuhkan langkah yang terkoordinasi untuk mengantisipasi dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas warga.
Fraksi Gerindra juga menyoroti kebutuhan air bersih yang masih menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup warga.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah penanganan sesuai kebutuhan di lapangan agar masyarakat memperoleh akses air bersih yang memadai.
Berbagai catatan tersebut menjadi masukan Fraksi Gerindra dalam pembahasan Raperda APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2027.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan anggaran dapat mempertimbangkan penguatan pendapatan daerah, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta penanganan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Timur.(Red/jj).
.
.
.
.
