BARITO TIMUR, jejakjurnalistonline.com – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, mempertahankan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 31 Oktober 2026. Keputusan ini diambil menyusul kebakaran yang masih terjadi di sejumlah kecamatan, dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, serta perkiraan musim kemarau yang masih berlangsung hingga akhir Oktober.
Keputusan tersebut mengemuka dalam Rapat Evaluasi 14 Hari Perpanjangan Status Tanggap Darurat Karhutla yang digelar di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Rabu (14/10/2026).
Rapat dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, kemudian dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ari Panan P. Lelo. Pertemuan tersebut dihadiri para camat se-Kabupaten Barito Timur, unsur TNI-Polri, BPBD dan Damkar, perangkat daerah, serta instansi terkait.
Pembahasan mencakup perkembangan kebakaran di setiap kecamatan, dampak kesehatan akibat asap, distribusi air bersih, dukungan lintas sektor, hingga evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026.
Pematang Karau Catat 275 Hektare Lahan Terbakar
Laporan dari sejumlah kecamatan menunjukkan ancaman karhutla masih menjadi perhatian serius. Kecamatan Pematang Karau mencatat luas lahan terbakar sekitar 275 hektare dengan 63 kejadian.
Disusul Kecamatan Paju Epat dengan luas 162,2 hektare, Karusen Janang 133,9 hektare, Dusun Timur 70 hektare, dan Awang 18,3 hektare. Sementara itu, Kecamatan Benua Lima melaporkan 18 kejadian karhutla.
Petugas gabungan terus melakukan pemadaman melalui cara manual, penggunaan pompa air, penyekatan, serta dukungan perusahaan dan relawan.
Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari sulitnya akses menuju titik api, terbatasnya sumber air, kekurangan selang dan armada, hingga potensi kebakaran berulang di lahan gambut. Bahkan, di beberapa lokasi, api dilaporkan mendekati kawasan permukiman warga.
BPBD dan Damkar Barito Timur menyampaikan bahwa kejadian kebakaran di lapangan mengalami penurunan tajam. Meski demikian, ancaman belum sepenuhnya berakhir karena asap masih berdampak terhadap masyarakat dan titik panas masih ditemukan di kawasan gambut.
Berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan dalam rapat, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober. Dari 11 parameter pemantauan yang menjadi pertimbangan penanganan karhutla, baru satu parameter, yakni kejadian karhutla, yang menunjukkan penurunan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah untuk mempertahankan status tanggap darurat hingga 31 Oktober 2026.
Kasus ISPA Tembus 2.803, Air Bersih Jadi Prioritas
Dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur melaporkan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) telah mencapai 2.803 kasus.
Pemantauan kasus ISPA dan diare terus dikoordinasikan bersama BPBD. Selain itu, ruang khusus untuk pelayanan bantuan pernapasan telah disiapkan di setiap puskesmas guna mendukung penanganan masyarakat yang terdampak.
Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan air bersih terus didorong melalui penyaluran bantuan oleh PDAM, pemerintah, perusahaan, dan unsur terkait.
PDAM mengimbau kecamatan yang belum terlayani agar segera mendata kebutuhan masyarakat serta menyiapkan tempat penampungan air. Langkah ini diperlukan agar distribusi bantuan lebih efektif dan menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Sejumlah kecamatan, termasuk Paju Epat, Pematang Karau, Awang, Patangkep Tutui, dan Paku, masih menghadapi kebutuhan air bersih yang perlu mendapat perhatian.
Polres Kerahkan Dua Tim, Masing-Masing 100 Personel
Dukungan lintas sektor terus diperkuat untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.
Polres Barito Timur menyampaikan pengerahan dua tim, masing-masing beranggotakan 100 personel per hari, untuk membantu penanganan kebakaran dan penyaluran air bersih ke sejumlah desa.
Unsur TNI turut mendorong koordinasi terpadu agar penanganan di lapangan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. PLN juga mengingatkan pentingnya koordinasi apabila kebakaran mendekati jaringan kelistrikan maupun kawasan permukiman.
Sementara itu, Satpol PP menyatakan kesiapan menambah personel apabila dibutuhkan.
Dukungan juga dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur melalui publikasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla, dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan, serta pentingnya penguatan jaringan komunikasi.
Anggaran Btt Kembali Dievaluasi
Selain penanganan kebakaran, rapat turut mengevaluasi penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah kecamatan menyampaikan bahwa kebutuhan operasional berupa makan minum dan bahan bakar minyak telah didukung melalui anggaran kecamatan. Adapun kebutuhan perbaikan peralatan dan sarana yang rusak masih menjadi perhatian.
Sebagai tindak lanjut, pengajuan anggaran BTT untuk Oktober akan kembali dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan karhutla serta kebutuhan penanganan di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan pentingnya menjaga kesiapsiagaan selama status tanggap darurat masih berlaku. Koordinasi lintas sektor, percepatan pemadaman, pemenuhan kebutuhan air bersih, pemantauan kesehatan masyarakat, serta pencegahan kebakaran berulang perlu terus diperkuat.
Dengan mempertahankan status tanggap darurat hingga akhir Oktober, penanganan karhutla diharapkan tetap berjalan optimal untuk menekan risiko kebakaran, mengurangi dampak kabut asap, dan melindungi keselamatan masyarakat Barito Timur.(Red/jj).
.
.
.
.
