JAKARTA, jejakjurnalistonline.com – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mematangkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Langkah ini dilakukan guna memastikan penggunaan anggaran daerah lebih terarah, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penguatan koordinasi tersebut dibahas melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Penguatan Peran DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Terintegrasi, Partisipatif dan Berorientasi pada Prioritas Pembangunan Daerah”.
Kegiatan berlangsung pada 5–8 November 2026 di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada. Dikutip dari Diskominfosantik Barito Timur, Bimtek dibuka pada Jumat (6/11/2026) oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin, bersama Ketua DPRD Barito Timur, Nur Sulistio, serta Rektor Universitas Respati Indonesia (URINDO), Prof. Dr. Cicilia Windiyaningsih, S.K.M., M.Kes.
Dalam arahannya, Bupati M. Yamin menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan maupun rutinitas administrasi tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan visi pembangunan daerah melalui program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup hanya diukur dari tingginya serapan belanja atau terpenuhinya prosedur administrasi. Lebih penting, setiap anggaran yang dialokasikan harus menghasilkan manfaat, memberikan nilai tambah, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Karena itu, penyusunan APBD 2027 harus dilakukan secara cermat, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati juga menekankan pentingnya sinkronisasi seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga rancangan APBD. Penyusunannya harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses DPRD maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Dengan sinkronisasi tersebut, belanja daerah diharapkan lebih terarah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui program-program prioritas yang berdampak luas.
Dalam kegiatan Bimtek ini, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai keterkaitan pokok-pokok pikiran DPRD dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
Materi tersebut disampaikan oleh Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si., selaku Tim Ahli Kementerian Dalam Negeri. Ia turut membahas sinkronisasi RKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan dengan dukungan anggaran.
Selain itu, pembahasan juga mencakup fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. Materi ini disampaikan oleh Dr. Boyke Martz Siagian, S.E., M.Si., Kepala Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Sementara itu, Rikie, S.STP., M.Si., Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, memaparkan kebijakan serta pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026.
Bimtek ini diselenggarakan melalui kerja sama Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan Universitas Respati Indonesia (URINDO), berdasarkan rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
Peserta kegiatan meliputi pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan kepala perangkat daerah terkait.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD dan Pemkab Barito Timur diharapkan semakin solid dalam membangun koordinasi, menyamakan persepsi, serta memperkuat komitmen bersama dalam mengawal proses penyusunan APBD 2027.
Sinergi kedua lembaga ini menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran daerah tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan.
Dengan demikian, APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2027 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang terintegrasi, partisipatif, akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red/jj).

.
.
.
.






































